Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mendesak pemerintah melakukan pengawasan secara ketat soal pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Sudaryono mengomentari temuan 1 ton beras Bantuan Presiden (Banpres) yang dikubur di Depok. Menurut Sudaryono, hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran bansos.
Untuk itu, ke depannya pemerintah harus melakukan pembenahan dan pengawasan soal penyalurannya. “Saya mendesak pemerintah, untuk bantuan sosial lebih rapi dan pengawasan lebih baik,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8/2022).
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Sudaryono menyarankan pemerintah melibatkan sejumlah pihak dalam pendistribusian bansos. Salah satunya pedagang pasar yang ada di seluruh Indonesia dengan pengawasan dari dinas sosial.
“Sehingga di saat kondisi sulit, pedagang pasar juga mendapatkan manfaat atas bantuan dari pemerintah tersebut. Sama dengan yang terjadi di minyak goreng,” katanya menambahkan.
Mengenai temuan tersebut, Sudaryono meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Dirinya masih menunggu hasil investigasi dan penyelidikan pihak Kepolisian.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga ikut menelusuri temuan beras Banpres yang dikubur di Depok.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menjelaskan beras yang dikubur tersebut dalam keadaan rusak dan sudah tidak layak dikonsumsi. Beras tersebut disebutnya rusak dalam perjalanan menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ungkapnya. DETIK
